RAPBD 2026, Demokrat Minta Pemkot Fokus pada Pelayanan Dasar dan HAM
AKURAT News - Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda Hak Asasi Manusia (HAM) dsn RAPBD tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi Demokrat, Aditya Wiradi Putra dalam rapat paripurna dewan, Senin, 17 November 2025.
Aditya mengatakan, penyusunan anggaran harus berlandaskan atas keadilan, efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat secara menyeluruh termasuk dalam penyelenggaraan hak asasi manusia (HAM).
" Fraksi Demokrat memandang bahwa regulasi ini penting dan relevan untuk konteks kota Depok saat ini. Penguatan regulasi HAM di tingkat daerah merupakan kebutuhan mendasar untuk memastikan perlindungan yang merata bagi seluruh warga " kata Aditya.
Berkaitan RAPBD tahun 2026, dengan mencermati angka PAD Depok yang mencapai sebesar Rp. 4, 165.120. 263.340, Demokrat Depok melihat target tersebut jadi tantangan besar yang harus disertai langkah-langkah strategis dan optimalisasi retribusi dan pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Begitu juga pada belanja daerah mencapai angka sebesar Rp.4. 397.151.263.300 yang sebesar 40 persen terdiri dari belanja operasional hingga Rp.528. 104.70077.316 rupiah dan belanja modal Rp.799. 41.715.19 itu agar untuk pembangunan yang berdampak pada masyarakat secara langsung.
Seperti, jalan, drainase, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta ruang publik. " Prinsip belanja berkualitas harus menjadi fokus dalam penggunaan anggaran daerah. Anggaran tidak boleh hanya habis untuk kegiatan rutin tetapi harus menghasilkan program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat " kata Aditya.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah untuk fokus pada pelayanan dasar lain seperti, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta memperhatikan hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
" Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah di Depok. Fasilitas pendidikan harus diperluas, terutama pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan " tambah Aditya.
Fraksi Demokrat melalui legislator daerah pemilihan Beji, Cinere dan Limo (BCL) Depok ini juga meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, terutama dengan memperkuat sarana, peralatan, dan tenaga kesehatan di puskesmas.
" UMKM adalah tulang punggung ekonomi Depok. Program perlindungan sosial harus dirancang dengan pendekatan sehingga dana daerah besar menghasilkan dampak yang konkret dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat " kata Aditya.
Dengan demikian, Fraksi Demokrat menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2026, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Depok.
" Kami berikan demi kelancaran proses pembangunan dan demi terwujudnya kota Depok yang semakin tertib dan menuju Depok maju " tutup Aditya.***