PKS Nilai Potensi Permasalahan Akan Muncul pada Transisi APBD Depok Tahun 2025

AKURAT News- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Depok mengungkap akan munculnya potensi permasalahan pada masa transisi APBD tahun 2025 dan perlu dilakukan upaya antisipasi.

Hal itu disampaikan F-PKS dalam realisasi laporan APBD tahun 2025 semester satu dan prognosis semester dua yang berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Depok, Senin, 7 Juli 2025.

" Sejumlah potensi itu berkaitan penghapusan dan penambahan sejumlah alokasi program kegiatan dari anggaran yang tidak didasari kajian serta aturan perundangan yang berlaku dan perlu segera diantisipasi " kata Anggota Fraksi PKS DPRD Depok, Bambang Sutopo di DPRD Depok.

F-PKS menilai bahwa penghapusan anggaran pembangunan masjid di Jalan Margonda dan program santunan kematian warga tidak mampu tanpa kajian yang menyeluruh dan aturan perundangan yang berlaku juga dapat menimbulkan permasalahan.

" Penghapusan anggaran pembangunan masjid yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 20 miliar dan akan dialihkan untuk pembangunan sekolah inklusi atau sejenisnya, telah menimbulkan reaksi keberatan dari berbagai elemen masyarakat, " ujar Bambang.

Menurutnya, keberadaan masjid di Margonda adalah aspirasi warga yang telah disuarakan. " Jika pembatalan dilakukan, maka proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya. Penjelasan kepada publik harus transparan, argumentatif, dan partisipatif, " tandasnya.

F PKS juga menyatakan upaya penghapusan program santunan kematian bagi warga tidak mampu yang telah diumumkan oleh pemerintah Kota Depok untuk tidak lagi berlanjut pada semester kedua APBD 2025, juga menuai kontroversi lantaran program tersebut telah menjadi simbol kehadiran negara dalam membantu warga tidak mampu dan memiliki nilai sosial yang kuat

Mengenai prinsip pemerataan akses pendidikan melalui program sekolah swasta gratis atau Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), F-PKS mengaku jika pihaknya mendukung prinsip pemerataan tersebut meski dinilai perlu secara berkelanjutan

" Pelaksanaan program ini hendaknya berbasis dan berkelanjutan. Perlu dipastikan bahwa sekolah swasta yang menerima program ini memiliki kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana yang memadai, " ucap Haji Bambang Sutopo atau akrab di sapa HBS.

Dalam pandangan Fraksi PKS juga dituangkan kaitan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana publik dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis. " Pemerintah harus memastikan bahwa program ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, " kata Bambang.

F-PKS berharap bahwa pemerintah kota Depok dapat mempertimbangkan dengan matang kebijakan yang akan diambil dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.