GMNI Minta Presiden Prabowo Tegur Menteri Pertahanan Soal Pernyataan TNI Jaga Kilang Minyak

AKURAT News - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin soal TNI jaga kilang minyak dan penambahan personil di 3 daerah dianggap over capasity dan tanpa dasar hukum.

Hal ini disampaikan oleh Edgar Joshua Silalahi aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

"Ini negara masih menghormati supremasi sipil tidak, ranah pengamanan itu bukan ranah operasi TNI, objek Vital negara itu punya security sendiri dan ada polisi Menhan jangan sembarangan dong ngatur negara" ucap edgar.

Edgar menilai pernyataan Menhan soal pengamanan objek vital negara bagian dari OMSP adalah pernyataan keliru dan tidak memiliki dasar hukum.

"Gak ada dasar hukum, UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI hanya ada 14 pasal, dan RUU revisi ada 16 pasal dan tidak ada satupun secara eksplisit menyebutkan objek vital negara ataupun kilang minyak menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), jadi beliau harus menarik pernyataan ini" tegas Edgar.

Edgar meminta Presiden Prabowo Subianto menegur Menhan agar tidak over capacity dalam mengelola negara karena kelihatan Menhan sangat militeristik dan sudah mengambil alih rana sipil.

"Kami meminta Presiden Prabowo menegur Menteri Pertahanan, agar tidak militerisme dalam mengelola negara, sebab pasti ada gelombang protes rakyat karena rana sipil mulai di militeristik oleh pak menhan" ucap Edgar.

Kata Edgar jika terus biarkan makin ke sini makin jelas ranah sipil mulai terusik, semangat reformasi mulai diganggu sejak Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin jadi Menteri Pertahanan.

"Padahal selama ini diskursus ranah sipil dan militer ini sudah jelas namun sekarang mulai jadi perdebatan baru dan menimbulkan keresahan publik" pungkasnya.***