DEMA FISIP UIN Jakarta Serukan Peran Konstruktif Mahasiswa dalam Demokrasi dan Kebijakan Publik

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2024/2025, Ahmad Husni.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2024/2025, Ahmad Husni.

AKURAT News - Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2024/2025, Ahmad Husni, menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan publik sekaligus mitra konstruktif pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa mahasiswa tidak hanya berkewajiban mengkritik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pernyataannya, Husni mengajak mahasiswa untuk menjaga ruang publik yang aman, tertib, dan menghormati hak setiap warga melalui kolaborasi antara masyarakat, kampus, dan pemerintah.

Akhmad Husni menyatakan dukungan terhadap penguatan mutu pendidikan tinggi serta implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

Menurut Husni, upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Husni juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kehidupan demokrasi.

Ia menekankan bahwa mahasiswa harus menjadi pelopor literasi digital dan berperan aktif melawan disinformasi, hoaks, serta ujaran kebencian yang berpotensi mengancam hak-hak warga dan persatuan bangsa.

Serta ia juga menyatakan dukungan terhadap perluasan kesempatan kerja melalui program Kartu Prakerja, penguatan ekonomi digital, dan pengembangan program magang bagi lulusan baru.

Husni berharap pemerintah dapat melibatkan mahasiswa sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan hak pemuda.

“Kritik adalah bentuk cinta kepada negeri, dan dukungan adalah wujud tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa.” ucap Husni, di Jakarta, Rabu, 03 Desember 2025.

DEMA FISIP UIN Jakarta, lanjutnya, akan tetap menjaga independensi dan sikap akademis namun tetap membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, menjunjung nilai kemanusiaan, serta selaras dengan prinsip demokrasi dan HAM.

Husni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa reformasi tidak harus selalu diwujudkan melalui aksi jalanan.

Menurutnya, reformasi juga perlu tumbuh melalui ruang dialog, riset, dan kerja sama berkelanjutan antara mahasiswa dan pemerintah.***

Baca Juga